Sunyi di Istana, KPK Ungkap 'Diskon' Misterius MBG: Kepala BGN Angkat Bicara! MBG 'Diobral'? KPK Endus Pengurangan Harga, Istana Pilih Bungkam, Kepala BGN Pasang Badan! Skandal MBG: KPK Temukan 'Potongan' Harga Janggal, Istana dan Kepala BGN Saling Lempar Handuk?

Maheswara.net Bismillahirrahmanirrahim salam sejahtera untuk kalian semua. Hari Ini mari kita eksplorasi potensi NASIONAL yang menarik. Artikel Mengenai NASIONAL Sunyi di Istana KPK Ungkap Diskon Misterius MBG Kepala BGN Angkat Bicara MBG Diobral KPK Endus Pengurangan Harga Istana Pilih Bungkam Kepala BGN Pasang Badan Skandal MBG KPK Temukan Potongan Harga Janggal Istana dan Kepala BGN Saling Lempar Handuk Yuk

Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) mengumumkan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) akan menindaklanjuti informasi yang disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan pengurangan harga dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, pada hari Jumat, 7 Maret 2025, mengungkapkan bahwa informasi ini masih perlu diverifikasi dan divalidasi. Namun, ia berharap agar informasi ini dapat segera disikapi secara preventif.

Setyo menjelaskan bahwa temuan ini telah disampaikan kepada Kepala BGN, Dadan Hindayana, pada pertemuan yang berlangsung di gedung KPK pada hari Rabu, 5 Maret 2025. Ia mengingatkan agar distribusi dana yang terpusat di BGN tidak menimbulkan penyimpangan di tingkat daerah.

Dadan Hindayana menanggapi temuan KPK tersebut dengan menyatakan bahwa KPK belum menerima informasi mengenai perbedaan pagu bahan baku sejak awal. Ia menjelaskan bahwa pagu bahan baku disusun oleh mitra dan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setiap 10 hari, dan akan berubah sesuai dengan indeks kemahalan masing-masing daerah.

Dadan menambahkan bahwa penggunaan anggaran bahan baku bersifat at cost. Jika terdapat kelebihan, dana akan dikembalikan, dan jika kekurangan, akan ditambahkan. Ia juga menyebutkan bahwa perbedaan pagu bahan baku berlaku di sebagian besar Wilayah Indonesia Barat.

Kepala PCO, Hasan Nasbi, pada hari Sabtu, 8 Maret 2025, menyatakan bahwa BGN berjanji akan mengecek informasi ini ke lapangan. Ia menekankan bahwa ini bukan temuan yang sudah diverifikasi atau dicek ke lapangan.

Hasan juga menyampaikan bahwa BGN berinisiatif mendatangi KPK untuk mendapatkan arahan agar pengelolaan APBN dalam program MBG bisa transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini merupakan upaya BGN untuk tertib dan transparan sejak awal dengan melibatkan KPK, mengingat program ini adalah salah satu tolak ukur keberhasilan Presiden Prabowo.

Menurut Dadan, dalam usulan awal sudah dirinci jumlah penerima manfaat masing-masing. Ia mencontohkan, untuk anak PAUD-SD kelas 3, patokannya adalah Rp 8.000, sedangkan untuk anak lainnya Rp 10.000. Jika dalam 10 hari terdapat kelebihan, dana akan dibawa ke 10 hari berikutnya, dan jika kekurangan, akan dikoreksi untuk 10 hari berikutnya.