Manipur: Darah dan Air Mata, Kapan Berhenti Mengalir?

Maheswara.net Selamat datang semoga kalian mendapatkan manfaat. Di Sini saya akan mengulas berbagai hal menarik tentang INTERNASIONAL. Ulasan Artikel Seputar INTERNASIONAL Manipur Darah dan Air Mata Kapan Berhenti Mengalir Jangan lewatkan bagian apapun keep reading sampai habis.

Konflik berkepanjangan di Manipur, India, terus menjadi perhatian serius. Aktivis sosial Janghaolun Haokip menekankan bahwa penyelesaian masalah ini hanya mungkin terjadi dengan keadilan dan imparsialitas dalam proses perdamaian, yang menurutnya diabaikan oleh pemerintah.

International Crisis Group, dalam laporan terbarunya, menyoroti pentingnya menangani akar penyebab ketegangan etnis untuk mencapai solusi berkelanjutan. Mereka mendesak New Delhi untuk memulai negosiasi dengan membentuk komite perdamaian yang dapat diterima oleh komunitas Meitei dan Kuki.

Pemerintah India telah berupaya memastikan kelancaran lalu lintas di jalan raya, namun upaya ini terhambat oleh penolakan dewan Kuki terhadap pergerakan barang dan orang yang tidak terbatas di wilayah mereka. Pada Februari 2024, pemerintah pusat memberlakukan peraturan presiden di Manipur, yang mencabut kekuasaan pemerintahan negara bagian dalam situasi krisis. Namun, janji perdamaian yang menyertai kendali langsung pemerintah pusat belum terwujud.

Meskipun kekerasan sebagian besar terkendali, para pengamat sepakat bahwa perdamaian abadi bergantung pada mediasi netral yang melibatkan perwakilan dari komunitas Meitei, Kuki, dan Naga. Pemerintah pusat telah membagi negara bagian menjadi dua zona etnis terpisah dengan zona penyangga yang dipatroli oleh pasukan keamanan.

Haokip menambahkan bahwa pembagian sumber daya yang adil atau pengaturan dari pemerintah pusat sangat penting untuk rekonsiliasi. Ia juga menyoroti pendekatan acuh tak acuh pemerintah terhadap hak dan keistimewaan kaum minoritas.

Laporan tersebut mencatat bahwa pemerintah pusat secara informal telah membagi negara bagian, dengan pasukan keamanan berpatroli di zona penyangga yang memisahkan kedua kelompok. Konflik yang berlanjut dapat memungkinkan pihak yang bertikai mempertahankan pengaruh mereka untuk mengamankan keuntungan.

Seorang anggota senior dewan Kuki, yang berbicara dengan syarat anonimitas, menyatakan bahwa mereka akan terus menentang pergerakan orang yang tidak terbatas melintasi zona penyangga etnis sampai tuntutan mereka untuk pemerintahan terpisah dipenuhi.

Pemberlakuan pemerintahan langsung terjadi setelah Kepala Menteri Biren Singh mengundurkan diri di tengah tuduhan bahwa kelompok Meitei menerima perlakuan istimewa. Namun, ketegangan antaretnis terus berlanjut.

Pradip Phanjoubam, editor Imphal Review of Arts and Politics, berpendapat bahwa berbagai pihak dengan kepentingan pribadi diuntungkan dari konflik yang terus berlanjut. Ia juga menyoroti bahwa dinamika yang berkembang pesat di Myanmar dan kepentingan geostrategis berbagai negara memperburuk krisis etnis di Manipur.

Konflik di Myanmar telah memperumit situasi dengan mendorong imigrasi ilegal, serta penyelundupan narkoba dan senjata ke wilayah tersebut. Kekerasan antara komunitas Meitei dan Kuki meletus pada Mei 2023 setelah komunitas Meitei meminta status suku resmi, yang ditentang oleh komunitas Kuki.

Menurut perkiraan media India, faksi militan di Imphal telah mengumpulkan berbagai macam senjata curian sejak 2023. Phanjoubam menyatakan bahwa para pemimpin populis membangun daerah pemilihan mereka melalui politik sektarian dan memecah belah.

Khuraijam Athouba, juru bicara Komite Koordinasi Integritas Manipur (COCOMI), menyatakan bahwa krisis yang berkepanjangan di Manipur merupakan hasil dari perhitungan geopolitik, kelambanan negara, dan perluasan jaringan pemberontak yang tidak terkendali. Ia menambahkan bahwa pemerintah India gagal mengambil tindakan tegas terhadap kelompok-kelompok yang terlibat dalam infiltrasi lintas batas dan kartel narkoba.

Tanpa perubahan dalam kebijakan dan mekanisme penegakan hukum, situasi di Manipur kemungkinan akan semakin memburuk.