2025: Jakarta Tenggelam? Ancaman Banjir Lebih Dahsyat Mengintai!

Maheswara.net Semoga senyummu selalu menghiasi hari hari dan tetap mencari ilmu. Disini saya akan mengulas tren terbaru mengenai NASIONAL. Panduan Artikel Tentang NASIONAL 2025 Jakarta Tenggelam Ancaman Banjir Lebih Dahsyat Mengintai Jangan diskip ikuti terus sampai akhir pembahasan.

1.1. Kesimpulan:

Blaikie & Brookfied (1987) menekankan bahwa kebijakan lingkungan adalah kerangka kerja penting untuk memahami hubungan kompleks antara masyarakat dan ekologi. Dalam penanganan bencana akibat krisis lingkungan, penting untuk melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat dan daerah, pengusaha, LSM, dan masyarakat.

Dalam konteks banjir di Jabodetabekjur, semua pihak harus menyadari bahwa bencana ini disebabkan oleh krisis lingkungan, terutama deforestasi di daerah aliran sungai (DAS) hulu Sungai Ciliwung. Bencana seperti banjir bandang di Sentani (2019) akibat deforestasi di Cagar Alam Pegunungan Cycloop, banjir di Manado (2023) karena deforestasi di sekitar Danau Tondano, dan banjir di Mandailing Natal (2018) akibat kerusakan hutan di Sungai Aek Sibontar, semuanya menunjukkan dampak buruk deforestasi.

Deforestasi mengubah lanskap hutan menjadi gundul. Pemanfaatan hutan yang eksploitatif demi kepentingan ekonomi tanpa mempertimbangkan dampak ekologi adalah bentuk malpraktik kehutanan. Selain itu, penyempitan DAS di hilir memperparah banjir di Jabodetabekjur. Hutan seringkali hanya dilihat dari nilai ekonominya untuk pembangunan infrastruktur, pertanian, pariwisata, pertambangan, dan pengelolaan kayu.

Banjir yang melanda Jabodetabekjur pada awal Maret 2025 juga dipicu oleh deforestasi akibat alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian, perumahan, tempat wisata, dan aktivitas lain yang merusak hutan di DAS hulu Sungai Ciliwung. Banjir, badai, kebakaran hutan, longsor, angin puyuh, gelombang dingin, kekeringan, dan gelombang panas adalah dampak nyata dari malpraktik kehutanan. Pemicu utama banjir di banyak wilayah Indonesia adalah deforestasi.

Kerusakan DAS di hulu Sungai Ciliwung menjadi kawasan komersial dengan nilai ekonomis tinggi menyebabkan tata ruang wilayah menjadi tidak teratur. Kebijakan jangka pendek meliputi kesiapan pemerintah daerah dalam evakuasi, penyediaan bantuan logistik, dan pembersihan pascabanjir. Contohnya, Kota Depok yang belum memiliki BPBD perlu berkoordinasi dengan BNPB agar penanganan bencana bisa dilakukan dengan cepat dan tepat.

Kerusakan hutan yang sporadis dalam beberapa tahun terakhir menyebabkan ketidaksiapan dalam menghadapi bencana hidrometeorologi. Paradigma bahwa hutan hanya dipandang dari sisi antroposentrisme perlu diubah. Kerusakan lingkungan terjadi di mana-mana dan menjadi masalah paling mengkhawatirkan di abad ke-21.

Penanganan banjir di Jabodetabekjur harus memastikan kesiapan daerah, terutama yang belum siap secara infrastruktur kelembagaan dan pengalaman. Fungsi hutan tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dari perspektif ekoposentrisme sebagai fungsi keseimbangan alam. Malpraktik kehutanan adalah penyimpangan ekologi yang harus diantisipasi karena dapat menyebabkan korban jiwa, luka-luka, orang hilang, dan kerusakan rumah.

Korban pertama banjir adalah masyarakat kelas menengah dan bawah, terutama perempuan dan anak-anak, yang mengalami kerusakan harta benda dan dampak psikologis. Dalam satu dekade terakhir, informasi tentang banjir di berbagai wilayah Indonesia sudah menjadi berita rutin. Berkurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi masalah utama, belum termasuk dampak psikologis pada keluarga korban.

Hutan dieksploitasi, laut ditimbun, dan bumi dikeruk. Kebijakan jangka menengah meliputi pemetaan wilayah rawan bencana, pembangunan tanggul, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga hutan dan lingkungan. Kebijakan jangka panjang adalah reboisasi di wilayah hulu DAS Ciliwung. Tindakan ekstrem perlu dilakukan melalui koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah bersama aparat penegak hukum untuk membongkar bangunan atau aktivitas usaha yang berada di kawasan hutan atau DAS yang memicu banjir.

Kesimpulan: Penanganan banjir memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan semua pemangku kepentingan, kebijakan yang berkelanjutan, dan kesadaran masyarakat yang tinggi. Malpraktik kehutanan harus dihentikan untuk mencegah bencana di masa depan.