MK Larang Caleg Terpilih Mundur Demi Maju Pilkada, Titi Anggraini: Ini Pengingat untuk Partai Politik

Maheswara.net Selamat datang di blog saya yang penuh informasi terkini. Hari Ini mari kita telaah POLITIK yang banyak diperbincangkan. Artikel Dengan Fokus Pada POLITIK MK Larang Caleg Terpilih Mundur Demi Maju Pilkada Titi Anggraini Ini Pengingat untuk Partai Politik lanjutkan membaca untuk wawasan menyeluruh.

MK Larang Caleg Terpilih Mundur Demi Maju Pilkada, Titi Anggraini: Ini Pengingat untuk Partai Politik

Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan penting yang melarang calon legislatif (caleg) terpilih mengundurkan diri demi mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Putusan ini dibacakan dalam sidang di gedung MK pada Jumat (21/3/2025) dan dianggap sebagai langkah untuk melindungi aspirasi politik pemilih.

"Putusan MK berupaya untuk melindungi aspirasi politik para pemilih agar tidak mudah dipermainkan oleh para caleg yang baru terpilih dengan begitu saja," ujar Titi Anggraini, ahli hukum pemilu dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), melalui pesan WhatsApp kepada detikcom.

Putusan ini muncul sebagai respons atas fenomena caleg terpilih hasil Pemilu 2024 yang mengundurkan diri untuk maju dalam Pilkada. Titi menilai fenomena ini tidak sehat bagi demokrasi dan berpotensi merusak prinsip kedaulatan rakyat.

"Tidak menutup kemungkinan menjadi bersifat transaksional yang mendegradasi perwujudan prinsip kedaulatan rakyat yang menjadi esensi dari pemilihan umum," jelas MK dalam putusannya.

Titi mengapresiasi putusan MK ini sebagai langkah untuk mendorong partai politik agar lebih serius dalam melakukan kaderisasi dan rekrutmen. "Putusan tersebut bisa berkontribusi dalam mendorong partai politik untuk serius melakukan kaderisasi dan rekrutmen agar dalam pengisian jabatan melalui pemilu bisa dijalankan secara terencana," sambungnya.

Ia juga menekankan bahwa partai politik harus menghormati suara rakyat dan tidak sembarangan mengganti caleg terpilih. "Putusan ini juga jadi pengingat bagi partai untuk lebih menghormati suara dan kedaulatan rakyat dengan tidak sembarangan dan mudah mengganti caleg terpilih," lanjut Titi.

Fenomena caleg terpilih yang mundur untuk maju Pilkada dinilai Titi sebagai bentuk ketidaksiapan partai dalam mengatur internalnya. "Bagi partai yang secara kelembagaan belum kokoh dan hanya mengandalkan figur seperti kebanyakan partai menengah saat ini, maka mereka akan tertinggal dan kesulitan berkompetisi dengan partai yang internalnya sudah solid," jelasnya.

Selain itu, Titi menilai partai harus mampu membagi peran di antara para anggota dan kadernya dalam mempersiapkan konstestasi pemilu dan Pilkada. "Dengan demikian, ketika kader-kader partai terpilih dan memenangi kursi, maka mereka bisa melaksanakan tugasnya dengan penuh amanah dan konsisten. Bukan malah jadi kutu loncat yang mengincar banyak jabatan melalui pemilu dan Pilkada pada satu waktu yang sama atau berdekatan," tegasnya.

Putusan MK ini diharapkan dapat mencegah praktik politik transaksional dan memastikan bahwa caleg terpilih benar-benar menjalankan amanah rakyat.

Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan juga menjadi bagian dari upaya memberikan apresiasi kepada para pahlawan yang berdedikasi tinggi. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.