Protes Pengusaha Truk Terhadap Kebijakan Pembatasan Operasional Truk di Tol Saat Mudik Lebaran 2025

Maheswara.net Dengan izin Allah semoga kita semua sedang diberkahi segalanya. Di Artikel Ini saya akan mengupas informasi menarik tentang MUDIK. Artikel Yang Mengulas MUDIK Protes Pengusaha Truk Terhadap Kebijakan Pembatasan Operasional Truk di Tol Saat Mudik Lebaran 2025 Segera telusuri informasinya sampai titik terakhir.

Protes Pengusaha Truk Terhadap Kebijakan Pembatasan Operasional Truk di Tol Saat Mudik Lebaran 2025

Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) dan para sopir truk menggelar demonstrasi memprotes kebijakan pemerintah terkait pembatasan operasional truk di dalam tol selama mudik Lebaran 2025. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi ini dinilai memberatkan pengusaha dan pengemudi truk, terutama karena larangan tersebut berlaku selama 16 hari.

"Kami (sopir) dan pengusaha di sini meminta kepada Bapak Prabowo untuk turunkan Menteri, turunkan Menteri Perhubungan! Jangan tempatkan orang yang tidak mengerti tentang transportasi di Kementerian Perhubungan," tegas Ketua DPP Aptrindo, Gemilang Tarigan, dalam keterangannya, Jumat (21/3/2025).

Kebijakan ini didasarkan pada evaluasi mudik Lebaran 2024, di mana truk besar dianggap sebagai penyebab kecelakaan dan kemacetan di jalan tol. Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, menjelaskan bahwa pembatasan ini bertujuan untuk mengurangi risiko kecelakaan dan kemacetan selama arus mudik.

"Beberapa persoalan yang kita hadapi selama ini memang di level kecelakaan yang diakibatkan oleh truk besar, baik karena aspek over dimension over loading (ODOL). Termasuk di dalamnya kemacetan itu diakibatkan salah satunya masih operasinya truk-truk besar di jalan," ujar Huda.

Namun, Aptrindo menilai kebijakan ini terlalu lama dan tidak mempertimbangkan dampak ekonomi bagi pengusaha dan sopir truk. Gemilang Tarigan menyatakan bahwa penghasilan mereka berkurang drastis akibat pembatasan ini. "Larangan truk melintas di tol selama 16 hari memberatkan pengusaha dan pengemudi truk," ujarnya.

Anggota Komisi V DPR, Danang Wicaksana Sulistya, menyarankan agar Kementerian Perhubungan segera melakukan rapat maraton untuk mengevaluasi kebijakan ini. "Tolong ini di Kementerian Perhubungan cek secara maraton cepat, apakah bisa dikurangi sehingga menjelang sampai tanggal 27 atau 28 (Maret) baru dimulai. Ini masih bisa didiskusikan tanpa harus demo-demo memprotes," kata Danang.

Syaiful Huda menegaskan bahwa Kemenhub telah menghitung matang-matang dampak kebijakan ini. Namun, ia membuka kemungkinan untuk melakukan evaluasi jika diperlukan. "Nah karena itu ini kita jalani dulu, dan nanti akan terus... sampai nanti sekiranya dibutuhkan semacam perbaikan di tengah jalan," jelas Huda.

Aptrindo telah menyampaikan keberatan sebelum kebijakan ini diterapkan. Mereka menilai kebijakan ini "ugal-ugalan" dan tidak mempertimbangkan kepentingan pengusaha serta sopir truk.

Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan juga menjadi bagian dari upaya memberikan apresiasi kepada para pahlawan yang berdedikasi tinggi. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.

Dengan protes yang semakin menguat, diharapkan pemerintah dapat menemukan solusi yang seimbang antara keamanan mudik dan kepentingan ekonomi pengusaha truk.