Nike Banten Berdarah: Ribuan Karyawan Dirumahkan, Ada Apa? Banten Geger! Pabrik Nike PHK Massal, Nasib 3.000 Pekerja di Ujung Tanduk Sepatu Nike Tak Lagi 'Made in Banten'? Gelombang PHK Hantam Dua Pabrik Sekaligus! Nike 'Merumahkan' Ribuan Karyawan

Maheswara.net Semoga kalian selalu dikelilingi kebahagiaan ya. Pada Hari Ini saatnya berbagi wawasan mengenai NASIONAL. Panduan Artikel Tentang NASIONAL Nike Banten Berdarah Ribuan Karyawan Dirumahkan Ada Apa Banten Geger Pabrik Nike PHK Massal Nasib 3000 Pekerja di Ujung Tanduk Sepatu Nike Tak Lagi Made in Banten Gelombang PHK Hantam Dua Pabrik Sekaligus Nike Merumahkan Ribuan Karyawan Ikuti penjelasan detailnya sampai bagian akhir.

1.1. (8 Maret 2025)

Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) kembali menghantam industri manufaktur di Indonesia. Kabar terbaru menyebutkan bahwa dua pabrik sepatu besar yang menjadi pemasok merek internasional Nike, telah melakukan PHK terhadap ribuan pekerja.

Menurut Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (APRISINDO), Yoseph Billie Dosiwoda, informasi mengenai PHK ini benar adanya. PT Adis Dimension Footwear dilaporkan telah memberhentikan sekitar 1.500 pekerja, sementara PT Victory Ching Luh, yang berlokasi di Tangerang, Banten, dan juga memproduksi untuk Nike, memangkas sekitar 2.000 karyawan.

Billie menjelaskan bahwa PHK ini telah dilakukan secara bertahap sejak November 2024. Langkah berat ini terpaksa diambil perusahaan karena tingginya biaya upah sektoral dan UMR, sementara pesanan (order) mengalami penurunan. Kondisi ini diperparah dengan biaya produksi yang tidak seimbang, mengingat perusahaan-perusahaan ini berstatus sebagai perusahaan di kawasan berikat yang fokus pada ekspor.

APRISINDO juga menerima keluhan dari perusahaan alas kaki lainnya terkait regulasi upah yang berbeda-beda dan mengalami kenaikan signifikan. Akibatnya, perusahaan kesulitan membayar upah di tengah ketidakpastian order. Billie menekankan bahwa PHK adalah langkah terakhir yang dihindari oleh perusahaan.

APRISINDO berharap pemerintah, khususnya Kementerian Tenaga Kerja dan Disnaker Provinsi, dapat memperbaiki dan menerapkan regulasi pengupahan yang win-win solution, saling menguntungkan, sehingga dapat mencegah PHK dan menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Billie memastikan bahwa kedua pabrik tersebut tidak menutup operasionalnya. Hingga saat ini, tindakan yang diambil masih sebatas pengurangan pekerja melalui PHK, yang ditangani oleh pihak perusahaan. Kedua perusahaan juga telah memenuhi tanggung jawabnya dengan memberikan kompensasi sesuai peraturan perundang-undangan kepada pekerja yang di-PHK.

Situasi ini menjadi perhatian serius, mengingat penyerapan tenaga kerja di awal tahun memiliki kontribusi penting bagi perekonomian Indonesia. APRISINDO dan anggotanya terus berupaya untuk menstabilkan kondisi agar tidak terjadi PHK lebih lanjut. (8 Maret 2025)